FAISAL DZAKY ABIYYU, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) ilovepdf_merged-1_removed - FAISAL DZAKY ABIYYU Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) ilovepdf_merged-1-65-81 - FAISAL DZAKY ABIYYU Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (396kB)
Preview	Text (Pernyataan) CamScanner 10-10-25 10.48 - FAISAL DZAKY ABIYYU Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (588kB) | Preview

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya kasus judi online yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di wilayah tersebut, yang tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan berbasis teknologi, khususnya judi online, telah menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana proses penegakan hukum dijalankan, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanganan terhadap kasus judi online tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengatahui penegakan hukum terhadap pelaku judi online melalui media sosial di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Untuk mengetahui Hambatan yang Dihadapi Kepolisian dalam penanganan kasus judi online melalui media sosial di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan kasus. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan dari kepolisian yang terlibat dalam penanganan kasus judi online. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah Polres Indragiri Hulu telah dilakukan, namun belum optimal. Kendala utama berasal dari aspek implementasi, seperti belum adanya unit siber khusus, keterbatasan SDM dan sarana teknis, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya budaya hukum turut menghambat upaya penindakan. Permasalahan ini tidak terletak pada regulasi, melainkan pada kesiapan institusional dan dukungan lingkungan sosial. Oleh karena itu, disarankan agar Polres membentuk unit siber khusus, meningkatkan kapasitas teknis aparat, memperkuat kerja sama dengan instansi strategis seperti Kominfo dan PPATK, serta melakukan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat guna memperkuat kesadaran dan pelaporan kasus judi online. Kata Kunci: Penegakan hukum, judi online, UU ITEdan kejahatan siber.

Actions (login required)

View Item