MUNILA SEPTIA, - (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DALAM KONTEKS HUKUM PERDATA DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) SKRIPSI MUNILA SEPTIA - Munila Septia.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Bab Hasil) BAB IV - Munila Septia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (888kB)
Preview	Text (Pernyataan) PERNYATAAN PUBLIKASI - Munila Septia.pdf - Published Version Download (544kB) | Preview

Abstract

Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konteks Hukum Perdata Di Indonesia Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar aturan praktik citizen lawsuit dalam peradilan di Indonesia dan kedudukan citizen lawsuit terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia karena tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme pengajuan gugatan ini, terjadinya penerapan transpalantasi hukum dari sistem hukum common law ke sistem hukum civil law yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah conceptual approach, historycal approach, dan comparative approach. Lokasi penelitiannya diberbagai perpustakaan dan melalui media internet. Data yang didapatkan dari sumber perpustakaan maupun melalui media internet. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka. Analisis penelitian data ini adalah analisis secara kualitatif, dan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa dasar aturan praktik citizen lawsuit dalam peradilan di Indonesia yaitu objek gugatan dalam Citizen Lawsuit yang paling memungkinkan hanyalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), transplantasi hukum untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang mencari keadilan (justiciabelen), pengadilan wajib memeriksa dan mengadili (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)), mengacu pada landasan yuridis, filosifis, dan moral dalam kerangka sistem dan doktrin hukum, Majelis Hakim juga menggunakan asas kebebasan hakim, seperti yang tertuang didalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman, dasar hak asasi manusia mengenai acces to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya, adanya Yurisprudensi sebagai dasar gugatan yaitu dari Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2003/PN. JKT.PST. Kedudukan citizen lawsuit terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hukum perdata di Indonesia yaitu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti gugatan perdata berdimensi publik lainya seperti class action dan legal standing yang juga mewakili kepentingan umum namun sudah diatur dan diakui standingnya di dalam hukum acara perdata di Indonesia. Melalui mekanisme transpalantasi hukum, telah banyak kasus yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit, terutama pada kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan. Legal standing atau kedudukan penggugat dalam mekanisme gugatan citizen lawsuit, penggugat mengatasnamakan warga negara, sehingga penggugat hanya membuktikan bahwa dirinya adalah warga negara tanpa perlu membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum atau pihak yang mengalami kerugian secara nyata. Kata Kunci: Gugatan, Ctizen Lawsuit, Hukum, Hukum Perdata

Actions (login required)

View Item