ANNISA MUTHMAINNAH, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Gabungan) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Annisa Muthmainnah.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Hasil) BAB HASIL - Annisa Muthmainnah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text (Pernyataan) SURAT PERNYATAAN SERAH TERIMA - Annisa Muthmainnah.pdf - Published Version Download (403kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusakan hutan mangrove di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, yang menekankan pada data lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Polisi Kehutanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan mangrove belum berjalan secara optimal, terdapat hambatan dalam aspek koordinasi kelembagaan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, pelaksanaan sanksi administratif sebagai langkah awal (premium remedium) sering kali tidak disertai pengawasan yang memadai, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, implementasi penegakan hukum terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 belum sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perumusan regulasi daerah yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah pesisir. Dengan demikian, perlindungan hutan mangrove sebagai bagian dari ekosistem strategis nasional dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada prinsip keadilan ekologis. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Mangrove, Bintan Timur, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Hukum Lingkungan

Actions (login required)

View Item