ANALISAKEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KAMPUNG DAGANG KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Willi Hadi Kurniawan, (2013) ANALISAKEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KAMPUNG DAGANG KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2013_201384ADN.pdf

Download (988kB) | Preview

Abstract

Kepala Kelurahan atau Kepala Desa adalah aparat pemerintah yang terendah di bawah Camat, maka pada gilirannya tanggung jawab sukses tidaknya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergantung pada pundaknya. Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintah umum termasuk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban. Perumusan masalah yaitu : Bagaimanakah Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis Kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil disimpulkan Motivasi Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tidak jarang, tetapi sangat jarang karena keterbatasan waktu Lurah tersebut. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pembayaran PBB yang dilakukan oleh Lurah, sangat jarang dilakukan. Lurah jarang mempertanggungjawabkan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang memperhatikan pelaksanaan tugasnya. Setiap keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Lurah masih belum maksimal dipertanggungjawabkan hanya sebagian keputusan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lurah jarang merealisasikan setiap keputusan/kebijakan yang dibuatnya, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang kemampuannya dalam hal memimpin. Setiap keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Lurah masih belum maksimal terealisasikan, hanya sebagian keputusan kebijakan yang telah terealisasikan. Lurah jarang aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, tidak selalu tetapi jarang karena Lurah kurang waktu yang tepat. Sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik, tidak sangat baik, tetapi karena Lurah kurang pengatahuan yang tepat. Sistem komunikasi Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB sudah baik. Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik, tapi tidak sangat baik, tetapi karena Lurah kurang pengalaman sesuai bidangnya. Sistem komunikasi Lurah sebagai stabilitator (unsur penengah antara masyarakat dengan pemerintah) terlaksana dengan baik. Sistem komunikasi Lurah sebagai fasilitator (mempermudah, memperlancar kegiatan masyarakat) terlaksana dengan baik, tetapi karena Lurah kurang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: Feni Marti Adhenova
Date Deposited: 25 Nov 2016 02:52
Last Modified: 25 Nov 2016 02:52
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/9146

Actions (login required)

View Item View Item