ERA PUSPITA, - (2025) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG NOMOR 94/Pdt.G/2024/PA.Utj. TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUGAN TESIS KECUALI BAB HASIL - Era puspita.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Era puspita.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN PUBLIKASI - Era puspita.pdf - Published Version Download (348kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Era Puspita (2025) : Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Utj. Tentang Pembuktian Perkara Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai alat bukti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dasar perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Utj. Alasan perceraian yang diajukan penggugat menggabungkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (pertengkaran terus-menerus) dan dalil KDRT. Namun, pembuktian KDRT dinilai tidak terpenuhi karena hanya didasarkan pada keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu, tanpa didukung visum et repertum maupun bukti kuat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dengan hakim pemeriksa perkara, serta data sekunder berupa dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembuktian KDRT di lingkungan peradilan agama, khususnya karena tidak adanya ketentuan teknis yang rinci mengenai standar pembuktian KDRT secara perdata. PERMA Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya dijadikan kacamata utama dalam analisis putusan. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan pemahaman hakim terhadap prinsip perlindungan substantif terhadap korban dan perlunya pembaharuan mekanisme pembuktian dalam perkara perceraian berbasis KDRT, khususnya bagi korban perempuan. Diharapkan, pengadilan agama tidak hanya menilai pembuktian secara formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, psikologis, dan kerentanan korban. Kata Kunci : Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Perlindungan Perempuan.

Actions (login required)

View Item