DZIKRA SAWSAN NABILA (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Dzikra Sawsan Nabila.pdf - Accepted Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Dzikra Sawsan Nabila.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (3MB)
Preview	Text (PERNYATAAN) SURAT PERNYATAAN - Dzikra Sawsan Nabila.pdf - Published Version Download (352kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dzikra Sawsan Nabila, (2025): Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya mengenai pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Ibu Kota Nusantara yang merupakan Ibu Kota Negara baru Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala otorita dalam pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan implikasi hukum terhadap Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data yang diperlukan dikumpulkan melalui jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, serta sumber dan bahan hukum lainnya. Adapun hasil penelitian ini: 1. Pengaturan pengangkatan kepala otorita Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yaitu berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Pengisian jabatan dalam hal ini dilakukan dengan menunjuk dan mengangkat orang-orang yang terbaik karena kualitas dan kemampuannya. 2. Implikasi hukum penggunaan anggaran oleh kepala otorita Ibu Kota Nusantara yaitu dalam pembangunan IKN Nusantara anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Actions (login required)

View Item