IBNU KIRANA, - (2025) TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN OLEH ANAK ( StudiKasusdi Pengadilan Negeri Pekanbaru ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI IBNU KIRANA TANPA BAB IV HASIL - Ibnu Kirana.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL IBNU KIRANA - Ibnu Kirana.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) Surat pernyataan publikasi - Ibnu Kirana.pdf Download (103kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Pekanbaru) untuk mengumpulkan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku persetubuhan oleh anak sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan unsur tindak pidana materiil mengingat sistem pemidanaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak menggunakan pidana minimal dan maksimal. (II) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum.

Actions (login required)

View Item