PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Zulkarnain, (2013) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DI DESA PULAU TENGAH KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2013_201319ADN.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan nuansa tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya adalah mewujudkan suatu demokrasi yang ada ditingkat desa. Hal ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang menjadi tolak ukur Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran tugas dan fungsinya. Didalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut telah telah diuraikan dengan jelas, selain itu peran dari masyarakat dalam berpartisipasi juga ikut andil dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) jika tidak maka semua itu juga tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi untuk melaksanakan itu maka tata pemerintahan ditingkat desa harus menciptakan tata komunikasi, kommitmen dan harus melibatkan semua pihak yang ada di desa tersebut. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, penulis mengamati dan memperoleh data-data dilapangan yang mengindikasikan bahwa tidak terlaksana nya peranan Badan Permusyawaratan Desa di desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu: 1. Kurangnya komunikasi antar sesama anggota BPD tersebut, 2. Adanya kepentingan antar individu dan kelompok, 3. Tidak adanya Komunikasi dengan masyarakat, 4. Kurang nya pemahaman BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai upaya memahami inti permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah anggota BPD 5 orang, aparatur desa yaitu kepala desa dan sekretaris desa sebagai perwakilan pemerintah, kepala dusun 4 orang, tokoh masyarakat 4 orang dan ketua pemuda 1 orang yang dijadikan sampel, karena mereka sudah mewakili masyarakat pada umumnya. Dari data primer (lapangan) dan sekunder (studi kepustakaan) diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan lah kesimpulan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa di desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: Feni Marti Adhenova
Date Deposited: 24 Nov 2016 07:01
Last Modified: 24 Nov 2016 07:01
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/9093

Actions (login required)

View Item View Item