FADLI ABDI WIRMA, - (2025) TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E–COMMERCE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI FADLI ABDI WIRMA TANPA BAB IV HASIL - GENG KAPAK.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SURAT PUBLIKASI FADLI ABDI WIRMA - GENG KAPAK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (185kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) BAB IV HASIL FADLI ABDI WIRMA - GENG KAPAK.pdf - Published Version Download (864kB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola transaksi jual beli masyarakat menjadi berbasis e-commerce, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian jual beli elektronik di Indonesia. Perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka, tanpa tanda tangan basah, serta melalui sistem click wrap agreement menimbulkan pertanyaan tentang pengakuan dan kekuatan mengikat kontrak elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian jual beli melalui e-commerce berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli melalui e-commerce dalam perspektif hukum Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa KUH Perdata dan UU ITE serta bahan hukum sekunder berupa buku literatur dan jurnal terkait. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil pe.ne.litian me.nunjukkan bahwa UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur transaksi elektronik melalui pengakuan kontrak elektronik (Pasal 18), tanda tangan elektronik (Pasal 11), dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5). Selain itu, UU ITE juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen (Pasal 26) dan melarang penyebaran informasi menyesatkan yang dapat merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1)). Berdasarkan analisis yuridis, perjanjian jual beli melalui e-commerce pada dasarnya sah dan mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang diwujudkan dalam bentuk click wrap agreement, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta memenuhi ketentuan UU ITE terkait kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik. Dengan demikian, pengaturan UU ITE memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha serta konsumen dalam transaksi digital di Indonesia.

Actions (login required)

View Item