AYU PUSPITA SARI, - (2025) ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN PEMILIHAN LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PRINSIP DEMOKRASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) BAB IV (BAB HASIL) - Ayu Puspita Sari.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB GABUNGAN - Ayu Puspita Sari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Surat pernyataan ayu - Ayu Puspita Sari.pdf - Published Version Download (622kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dari pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan ini menimbulkan perdebatan terkait efektivitas kedua sistem dalam mencerminkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Rumusan masalah yang diangkat meliputi perbandingan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan secara langsung oleh rakyat ditinjau dari prinsip demokrasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implikasi yuridis dari perbedaan sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan menjadi dasar analisis terhadap regulasi yang berlaku, sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta latar belakang filosofis dan implementasinya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum yang mendasari isu penelitian. Analisis dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki keunggulan efisiensi biaya dan waktu, namun kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung sehingga legitimasi kepala daerah sering dipertanyakan dan rentan terhadap praktik politik transaksional. Sebaliknya, sistem pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat, memperkuat legitimasi dan akuntabilitas kepala daerah, serta lebih sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sistem ini dianggap lebih tepat untuk diterapkan ke depannya demi mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan semangat reformasi serta nilai-nilai konstitusi Indonesia. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, Pemilihan Langsung, ndemokrasi, kedaulatan rakyat, implikasi yuridis.

Actions (login required)

View Item