M. DONI SAPUTRA, - (2025) EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN TERHADAP PENCEGAHAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU TANPA IZIN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - M. DONI SAPUTRA ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - M. DONI SAPUTRA ILMU HUKUM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Surat Persetujuan Publikasi MDS - M. DONI SAPUTRA ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (685kB) | Preview

Abstract

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Industri Primer Hasil Hutan menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH). Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat tempat-tempat pengelolaan hasil hutan berupa kayu yang beroperasi tanpa memegang izin apapun. Hal ini merupakan gambaran bahwa peraturan yang telah ditetapkan jika tidak di terapkan secara maksimal maka akan ada celah-celah bagi para perambah hutan untuk menegelola hasil hutan berupa kayu sesukanya saja. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui seberapa efektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam mencegah pengelolaan hasil hutan berupa kayu tanpa izin serta konsekuensi hukum apa yang akan didapatkan oleh para pelaku yang mengelola hasil hutan kayu tanpa izin sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (Status Approach) dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti peraturan-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Analisi data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan belum secara menyeluruh efektif dalam mencegah pengelolaan hasil hutan berupa kayu tanpa izin. Masih banyak terdapat tempat-tempat pengelolaan hasil hutan berupa kayu yang biasa disebut sawmil yang beroperasi tanpa mengantongi izin apapun, hal ini tentu berkaitan dengan lemahnya pengawasan aparat terkait dan lemahnya penegakan hukum atas peraturan ini kepada para pelaku illegal loging. Hal ini tentu ini bertolak belakang dengan tujuan dari peraturan yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Kelestarian Hutan

Actions (login required)

View Item