MUHAMMAD ANDRI, - (2025) PERANAN BAPEMPERDA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2019 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV benar - muhammad andri.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - muhammad andri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (804kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) penyerahan - muhammad andri.pdf - Published Version Download (56kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta meninjau peran tersebut dalam perspektif fiqh siyasah, yaitu hukum ketatanegaraan Islam. Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari pentingnya pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah agar tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif di masyarakat. Bapemperda sebagai alat kelengkapan DPRD memiliki tanggung jawab bukan hanya dalam pembentukan, tetapi juga dalam evaluasi serta pengawasan pelaksanaan perda. Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tatib DPRD, terdapat pengaturan fungsi dan tugas Bapemperda di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi fokus kajian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara dengan anggota DPRD dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan fiqh siyasah sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan perda di Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal, baik dari segi pelaksanaan tugas maupun mekanisme pengawasan. Dari perspektif fiqh siyasah, peran pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan publik sangat ditekankan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan umat (maslahah ‘ammah). Dengan demikian, perlu penguatan peran Bapemperda melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan regulasi internal, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi perda Kata Kunci: Bapemperda, Pengawasan, Peraturan Daerah, DPRD, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item