JHENI MUTIA SARI, - (2025) PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - JHENI MUTIA SARI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - JHENI MUTIA SARI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Syarat Repository Jheni Mutia Sari (1) - JHENI MUTIA SARI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (790kB) | Preview

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Oleh Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Tujuan ini di latarbelakangi karena ditemukan pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh penyelenggara Pemilu Yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemiihan Umum (Bawaslu), KPPS, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Yang mana Bertentangan dengan Pasal 93 Point B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian hukum empiris/ sosiologis menjadi pilihan dalam penelitian ini dengan pendekatan hukum dengan sifat penelitian deskriptif, pendekatan purposive sampling menjadi pilihan dalam penelitian ini untuk pengambilan data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota yang bersifat permanen. Untuk memastikan efektivitas pencegahan, Bawaslu menetapkan standar prosedur kerja bagi setiap tingkatan pengawas yang ada. Tugas utamanya adalah mencegah dan menindak pelanggaran demi mewujudkan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu belum sepenuhnya optimal. Beberapa fungsi seperti identifikasi kerawanan dan supervisi telah dilakukan meski terbatas, sementara tugas penting lainnya seperti penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa belum berjalan maksimal. Hambatan utamanya meliputi keterbatasan SDM, anggaran, pelatihan, koordinasi, serta tekanan politik dan resistensi peserta pemilu, sehingga Bawaslu belum mampu menjalankan seluruh kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, Bawaslu menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya integritas individu penyelenggara, keterbatasan anggaran dan logistik, serta adanya tekanan atau intervensi politik dari pihak-pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi independensi dan kinerja pengawasan pemilu

Actions (login required)

View Item