AGUS CYNTIA PUTRI, - (2025) PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI NAGARI TIGO JANGKO KECAMATAN LINTAU BUO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI AGUS CYNTIA PUTRI TANPA BAB IV HASIL - Cyntia Putri.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL AGUS CYNTIA PUTRI - Cyntia Putri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) surat pernyataan sintya - Cyntia Putri.pdf - Published Version Download (306kB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya ketentuan mengenai tugas Kerapatan Adat Nagari dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan daerah memuat ketentuan umum mengenai nagari, kelembagaan nagari, serta pembinaan dan pengawasan nagari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko, mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut, serta mengetahui perspektif fikih siyasah terhadap pelaksanaan tugas tersebut. Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Lokasi penelitian berada di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Ketua Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko, Kapalo/Wali Nagari Tigo Jangko, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Tigo Jangko, dan tokoh masyarakat yang berada dan tinggal di Nagari Tigo Jangko. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ada tugas yang belum dilaksanakan, seperti tidak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari akibat kuranganya pemahaman Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan tidak ikut serta dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari). Selanjutnya, dalam perspektif fikih siyasah, pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko dapat dikaitkan dengan konsep sulthah al-tasyri’iyah sebagai otoritas pembentuk dan penetap regulasi, sulthah al-tanfidziyyah sebagai pelaksana peraturan, serta Sulthah al-qadha’iyyah sebagai pengawas pelaksanaan aturan. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintahan nagari seharusnya mampu menjaankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan daerah.

Actions (login required)

View Item