M FADLY SHAPUTRA, - (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV BENAR - M Fadly Shaputra.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV BENAR - M Fadly Shaputra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (521kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) img514 - M Fadly Shaputra.pdf - Published Version Download (153kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru serta meninjau kesesuaiannya dari perspektif fiqh siyasah dalam Islam. Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari upaya bantuan sosial bersyarat. Namun, dalam pelaksanaan program ini masih ditemukan berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, kurangnya pengawasa, serta kendala tekni dalam distribusi bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara dengan 7 informen penelitian mendalam dengan berbagai pihak, termasuk petugas pendamping PKH, pejabat dinas sosial, aparatur kelurahan, dan keluarga penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini juga menkaji dokumen-dokumen resmi serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik implementasi PKH dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah dusturiyah, seperti keadilan, amanah (trust), kemaslahatan umum (maslahah), dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Sungai Sibam telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permensos No. 1 Tahun 2018, namun masih terdapat sejumlah kendala dalam hal pendataan dan pelibatan masyarakat secara aktif. Dalam perspektif fiqh siyasah, implementasi program ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah (waliyul amr) dalam menjamin kesejahteraan rakyat miskin, yang sejalan dengan prinsip al-maslahah al-‘ammah. Namun demikian, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dan lemahnya pengawasan menunjukkan perlunya evaluasi agar amanah tersebut benar-benar terlaksana sesuai dengan prinsip keadilan sosial Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah lebih memperkuat sistem verifikasi dan validasi data penerima manfaat, meningkatkan peran pengawasan dari masyarakat dan aparat kelurahan, serta menerapkan nilai-nilai fiqh siyasah secara lebih komprehensif dalam setiap tahapan implementasi kebijakan sosial. Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, UU No 13 Tahun 2011, Permensos No. 1 Tahun 2018, Fiqh Siyasah, Kesejahteraan Sosial, Pekanbaru

Actions (login required)

View Item