NUR ALFINTA, - (2025) PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI NUR ALFINTA TANPA BAB IV HASIL - NUR ALFINTA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL NUR ALFINTA - NUR ALFINTA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PUBLIKASI NUR ALFINTA - NUR ALFINTA.pdf - Published Version Download (327kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi terhadap peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Namor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta meninjau peran tersebut dari perspektif Fiqh Siyasah. Fokus kajian berada di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika politik lokal yang cukup tinggi. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang mengancam keadilan, transparansi, dan integritas demokrasi. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam mencegah politik uang berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, serta, untuk mengetahui peran Bawaslu dalam mencegah politik uang berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Desa Asam Jawa, Kecamatan, Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan perspektif Fiqh Siyasah. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian lapangan (Field Research), yang berlokasi di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Para informan dalam studi ini meficakup semua pengurus Bawaslu yang terdiri 4 orang, 1 orang Ketua Bawaslu, 1 arang koordinasi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, I orang koordinasi penyelesaiaan sangketa, 1 orang sekretaris. Teknik analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menarik Kesimpulan yang dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, peran Bawaslu dalam mencegah politik uang di Desa Asam Jawa belum menjalankan peran secara maksiamal, Adapun faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang terbatas, minimnya pasrtisipasi masyarakat, terbatasnya anggaran dan fasilitas, penegak hukum yang lemah sehingga peran tersebut tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah, peran Bawaslu dalam mencegah politik uang sejalan dengan prinsip hisbah (pengawasan), dan keadilan (al-'adl). Politik uang dipandang sebagai bentuk risywah (suap) yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak sistem pemilihan yang adil dan amanah

Actions (login required)

View Item