ANDIK SEBARA, - (2025) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH DARI PENYEROBOTAN BERDASARKAN PASAL 385 KUHP. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI ANDIK SEBARA TANPA BAB IV HASIL - Andik Sebara.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL ANDIK SEBARA - Andik Sebara.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (804kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ANDIK SEBARA - Andik Sebara.pdf - Published Version Download (868kB) | Preview

Abstract

Tanah memiliki kedudukan vital dalam kehidupan manusia sebagai sumber daya utama yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa konflik pertanahan, khususnya kasus penyerobotan tanah secara ilegal, terus terjadi dan mengancam kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 385 KUHP secara tegas mengatur sanksi terhadap tindakan penyerobotan tanah, namun dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih lemah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dari penyerobotan berdasarkan pasal 385 KUHP, serta menilai efektivitas Pasal 385 KUHP dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (KUHP, UUPA, PP, Permen ATR/BPN), sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 385 KUHP memberikan dasar normatif yang kuat untuk melindungi hak atas tanah dari penyerobotan. Namun, penerapannya di lapangan seringkali terbentur oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya bukti administrasi kepemilikan seperti sertifikat, serta kendala teknis di lembaga pertanahan dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta percepatan pendaftaran tanah berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 guna memperkuat perlindungan hukum dan meminimalkan konflik agraria di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item