SEPTANTO RISKI NUGROHO, - (2025) ANALISIS YURIDIS UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN 2024. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV-7 - SEPTANTO RISKI NUGROHO ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - SEPTANTO RISKI NUGROHO ILMU HUKUM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (384kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) img518 - SEPTANTO RISKI NUGROHO ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (132kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Upaya Pencegahan terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilu Tahun 2024". Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana produk hukum di Indonesia mengatur dan mencegah praktik politik uang dalam konteks Pemilu 2024. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana produk hukum yang ada di Indonesia dalam mengatur upaya pencegahan praktik politik uang pada pemilu tahun 2024? dan (2) Apakah produk hukum yang berlaku telah memadai dan efektif secara normatif dalam upaya pencegahan terhadap praktik politik uang pada pemilu tahun 2024? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, terutama yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, yakni berusaha menggambarkan dan menganalisis secara rinci norma-norma hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan praktik politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum cukup memadai baik secara substansial maupun fungsional. Meskipun larangan praktik politik uang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Peraturan Bawaslu, namun norma-norma tersebut masih bersifat umum, tidak operasional, serta belum mampu mengantisipasi bentuk-bentuk baru praktik politik uang yang semakin kompleks. Selain itu, upaya pencegahan belum menjadi prioritas utama dalam regulasi yang ada, karena peraturan lebih menitikberatkan pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Aspek preventif seperti pendidikan politik, transparansi pendanaan kampanye, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan belum terintegrasi secara komprehensif dalam satu sistem hukum yang kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum pencegahan praktik politik uang dalam Pemilu 2024 belum efektif secara normatif dan belum mampu menjadi instrumen yang progresif dalam memperkuat integritas pemilu di Indonesia. Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu 2024, Pencegahan, Analisis Yuridis, Hukum Pemilu

Actions (login required)

View Item