IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN. H.R SOEBRANTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU (Study Kasus di Pasar Malam Jongkok)

Kusnadi, (2012) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN. H.R SOEBRANTAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU (Study Kasus di Pasar Malam Jongkok). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2012_2012364ADN.pdf

Download (883kB) | Preview

Abstract

ImplementasiKebijakanPeraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 TentangPenataandanPembinaanPedagang Kaki Lima Di KawasanJalanH.R.Soebrantas di KecamatanTampan Kota Pekanbaru (Study Kasus di PasarMalamJongkok).Penelitianinipentingdilakukankarenapedagang kaki limamerupakansalahsatupermasalahankota yang hinggakinibelumtertanganidenganbaik. Selamainikebijakan yang diterapkanadalahmengusirdanmenggusurparapedagang kaki limakarenadianggapmembuatkotor, kumuhdanmacetlalulintas. Pedagang Kaki Lima (PKL) padadasarnyamemilikidefinisipenjualbarangataujasa yang secaraperoranganberusahadalamkegiatanekonomi yang menggunakandaerahmilikjalanataufasilitasumumdanbersifatsementara/tidakmenetap denganmenggunakanperalatanbergerakmaupuntidakbergerak.Olehkarenaitu, diperlukantindakanterhadappermasalahan PKL yang ada di KawasanJalan. H.R Soebrantas di KecamatanTampan Kota Pekanbaru, sebagaiupaya yang dilaksanakanolehPemerintah Kota PekanbarudalamPengaturan PKL, yang bertujuanuntukmengaturkeberadaan PKL agar PKL ikutbertanggungjawabterhadapkerapian, kebersihan, kenyamanan, danketertiban.Biladikelolahsecaramaksimaldanpropesionalmakainidapatmenjadisum berPendapatanAnggaran Daerah (PAD).Karenapendapatansebahagianbesar Kota PekanbaruberasaldariPendapatanJasadanPerdagangan. Untukitu,darihasilpenelitianPemerintah Kota PekanbarudalampenataanPedagang Kaki Lima yang didasarkanpadaPerda No. 11Tahun 2001dilaksanakandalambentuk Program Pembinaan, xv PenataandanPenertiban PKLhasilnyatidakmaksimaldiakibatkanketidakjelasanisiPerdadalamsetiapwewenang, kepadasiapakahPemkomemberikanamanah. Olehsebabitukeinginanuntukmenatadanmembina PKL tidakterlaksana. Dalamrealisasiimplementasikebijkandapatdijabarkandalamtahapankegiatan meliputi, SosialisasiKebijakan, Penataan, Pembinaan, danPenertiban.Walaupunterkadangterdapatjugakendala yang ditemuidalampengaturantersebut, Edwards IIImemberikanpandangan yang dapatdipecahkanmelalui 4 faktor: 1. Yang pertama, Sikappelaksana, dalammemberikanpembinaandanpengarahankepadapara PKL menggunakanpendekatan persuasive danakanmenindaktegaspelanggaran yang dilakukan PKL maupunpengemisdanpengamen liar. 2. Yang kedua, Komunikasi, dalampelaksanaan program initelahberjalandenganbaiksecara vertical dan horizontal. 3. Yang ketiga, SumberDaya, keterbatasanjumlahaparatdankendaraanoperasional yang masihkurang. Melaluikekompakan, keseriusan, sertakeikhlasantimdalambekerjasama, keterbatasanitudapatdiatasi. 4. Yang keempat, Kepatuhandandayatanggapkelompoksasaran, ataskerjasamapaguyuban, PKL di PasarMalamJongkokmenunjukkankesediaandankepatuhandalammendukung program ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: Feni Marti Adhenova
Date Deposited: 24 Nov 2016 04:58
Last Modified: 24 Nov 2016 04:58
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/9067

Actions (login required)

View Item View Item