AGUS SETIAWAN, - (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SAKA PALAS JAYA KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV - AGUS Setiawan.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - AGUS Setiawan.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (932kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PENYERAHA - AGUS Setiawan.pdf - Published Version Download (101kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Kesejahteraan Masyarakat di Desa Saka Palas Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir yang menghadapi tantangan dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melibatkan 15 informan yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat biasa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dengan triangulasi data untuk memastikan validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintahan desa telah menunjukkan kemajuan signifikan meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan teknis. Komitmen kepemimpinan yang kuat dari Kepala Desa terhadap prinsip transparansi telah menjadi fondasi utama dalam penerapan good governance melalui pelaksanaan musyawarah desa yang terbuka, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes secara transparan, dan pembentukan tim khusus pengelola informasi. Dampak positif implementasi ini terhadap kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa dan pemberian masukan terhadap program pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam mengakses informasi publik, keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas penyampaian informasi, dan kapasitas aparatur desa yang masih perlu ditingkatkan dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik. Dari perspektif fiqih siyasah, implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Saka Palas Jaya telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga kewajiban syariah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui partisipasi aktif dalam pembangunan desa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kata kunci : Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, Kesejahteraan Masyarakat, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item