DIMAS WAHYU PRIHATNA, - (2025) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI DIMAS WATERMAK TANPA BAB IV - DIMAS WAHYU PRIHATNA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI DIMAS WATERMAK BAB IV - DIMAS WAHYU PRIHATNA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (346kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) SERAH SIMPAN KARYA - DIMAS WAHYU PRIHATNA.pdf - Published Version Download (429kB) | Preview

Abstract

"ABSTRAK Dimas Wahyu Prihatna, (2025) : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adaptasi teknologi informasi dalam praktik kenotariatan melalui konsep [Cyber Notary](w), terutama dalam pembuatan akta otentik secara elektronik. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap penerapan Cyber Notary dan bagaimana kewenangan akta notaris yang dibuat dengan sistem ini. Meskipun pengaturan hukum di Indonesia, seperti dalam [UU Nomor 2 Tahun 2014](w) tentang Jabatan Notaris dan [UU ITE](w), mulai menyinggung mengenai legalitas transaksi elektronik, belum terdapat pengaturan yang eksplisit dan harmonis terkait pelaksanaan Cyber Notary sebagai alat bukti hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik terhadap berbagai norma hukum yang mengatur kewenangan notaris dan keabsahan akta elektronik, termasuk ketentuan dalam [KUH Perdata](w) dan peraturan pelaksana terkait transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yuridis. Terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan kewajiban fisik notaris dalam pembuatan akta menurut UU Jabatan Notaris dengan prinsip elektronik dalam UU ITE. Hal ini menyebabkan akta yang dibuat secara elektronik tidak sepenuhnya memiliki kekuatan sebagai akta otentik dan cenderung hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar substansi hukum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kata Kunci : Cyber Notary, Akta Otentik, Kepastian Hukum, Notaris, Transaksi Elektronik, UU ITE, UU Jabatan Notaris"

Actions (login required)

View Item