AGNES PRAMUDIA UTAMI, - (2025) PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN KECUALI BAB IV - AGNES PRAMUDIA UTAMI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - AGNES PRAMUDIA UTAMI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (449kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) img508 - AGNES PRAMUDIA UTAMI ILMU HUKUM.pdf - Published Version Download (144kB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh terdapat banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Pekanbaru pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2024, adapun penertiban alat peraga kampanye tersebut haruslah berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses penertiban tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis yang memperoleh data- data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, dan objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Pekanbaru belum maksimal dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 dan menghadapi sejumlah hambatan dalam proses penertibanya. Beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas penertiban adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi kepada peserta Pemilu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sehingga kegiatan penertiban oleh lembaga-lembaga terkait tidak berjalan sebagaiman mestinya. Kata Kunci : Penertiban, Alat Peraga Kampanye, Pemilihan umum

Actions (login required)

View Item