12120723188, - (2025) TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANGPERJANJIANBAGIHASILTERHADAPPERJANJIANLISAN ATASTANAHPERTANIANDIDESAALAHANPANJANG KABUPATENSOLOK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Gabungan) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - YULIA RAHMI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (Hasil) BAB HASIL - YULIA RAHMI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text (Pernyataan) SURAT PERNYATAAN - YULIA RAHMI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (355kB) | Preview

Abstract

Yulia Rahmi (2025) : Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Perjanjian Lisan Atas Tanah Pertanian Di Desa Alahan Panjang Kabupaten Solok Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil terhadap praktik perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Latar belakang penelitian ini adalah peran sentral sektor pertanian dalam perekonomian masyarakat Desa Alahan Panjang, di mana praktik perjanjian bagi hasil lisan masih sangat dominan, didasari oleh ikatan kekeluargaan dan kepercayaan yang kuat. Meskipun demikian, fenomena ini menimbulkan persoalan kepastian hukum, kerentanan sengketa, dan potensi kerugian bagi petani penggarap akibat ketiadaan bukti tertulis yang jelas, yang bertentangan dengan semangat perlindungan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960. Tujuan yaitu untuk mengkaji tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap praktik perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok dan mengkaji faktor penghambat dalam penyelesaian masalah dari perjanjian lisan atas tanah pertanian di Desa Alahan Panjang Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas hukum. Lokasi penelitian dipilih di Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok, mengingat relevansi permasalahan praktik perjanjian lisan di wilayah tersebut. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, terdiri dari informan kunci (Pimpinan Desa) dan informan utama (petani penggarap dan pemilik lahan). Data diperoleh melalui data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan membandingkan fakta di lapangan dengan tinjauan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian bagi hasil lisan di Desa Alahan Panjang tidak memenuhi syarat formalitas yang diwajibkan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang secara tegas mensyaratkan setiap perjanjian dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Kepala Desa/Camat. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini secara langsung melemahkan kekuatan pembuktian perjanjian di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan sangat rentan terhadap sengketa karena ketiadaan bukti fisik yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Faktor penghambat penyelesaian masalah dari perjanjian lisan ini antara lain tidak adanya bukti tertulis atau tidak dapat dibuktikannya, biaya dan kerumitan proses hukum, kurangnya sosialisasi hukum, terbatasnya ketersediaan informasi, dan ketidaktahuan tentang hukum bagi masyarakat. Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Bagi Hasil, Tanah Pertanian, UU No. 2 Tahun 1960, Desa Alahan Panjang.

Actions (login required)

View Item