NURUL HIKMAYANI, - (2025) PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - Nurul Hikmayani.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - Nurul Hikmayani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Surat Publikasi Nuruls - Nurul Hikmayani.pdf - Published Version Download (465kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dimana berisi tentang meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksebilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1.) Bagaimana Pelaksanaan dan Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar? (2.) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar? Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis riset lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang berlokasi di Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dimana penulis terlibat langsung di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Populasi dan Sampel dalam studi ini mencakup Wali Nagari Koto Baru, Sekretaris Nagari Koto Baru, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Koto Baru, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Nagari Koto Baru. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKH di nagari Koto Baru masih terdapat ketidak validan data kelayakan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH), yang mana masih ditemukan masyarakat penerima bantuan PKH yang berasal dari keluarga mampu. Sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai berhak menerima bantuan namun tidak termasuk calon KPM PKH padahal mereka memiliki salah satu komponen yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 masih belum sesuai sepenuhnya dengan Fiqih Siyasah Tanfidziyah yaitu tujuan kemaslahatan masyarakat karena pelaksanaan belum adil

Actions (login required)

View Item