FINOLA SRI RAHMADHANI, - (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM BERAKHIRNYA MASA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN, UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Gabungan) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Finola Rahmadhani.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Hasil) BAB HASIL - Finola Rahmadhani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (Pernyataan) SURAT PERNYATAAN - Finola Rahmadhani.pdf - Published Version Download (377kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Finola Sri Rahmadhani, (2025): Analisis Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Banyak pekerja kontrak (PKWT) mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontraknya berakhir tanpa perlindungan hukum yang memadai, untuk mengetahui bagaimana pengaturan PHK terhadap pekerja PKWT dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan untuk perubahan pengaturan PHK dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021. Penelitian ini terbentuk studi kepustakaan (library reseacrh) dan merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengacu pada norma – norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa sata tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang – undang (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan penarikan Kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) memberikan penguatan perlindungan hukum dengan mengatur pemberian kompensasi bagi pekerja PKWT meskipun kontrak berakhir secara normal. Perubahan peraturan melalui UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pekerja kontrak. Perlindungan berupa kompensasi kini diatur lebih jelas, termasuk kewajiban pengusaha. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebelumnya. Kata Kunci: PHK, PKWT, Kompensasi.

Actions (login required)

View Item