TANDI NAWANG NOKUS, - (2025) PELAKSANAAN TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI TANDI NAWANG NOKUS - TANDI NAWANG NOKUS.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - TANDI NAWANG NOKUS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (604kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) pernyataan upload - TANDI NAWANG NOKUS.pdf - Published Version Download (590kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tandi Nawang Nokus (2023): Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Komisi Informasi Riau dalam penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, serta kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini menunjukan: 1) Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dalam tiga tahapan: a. Menerima sengketa informasi; b. Memeriksa; c. Memutuskan sengketa informasipublik di daerah melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi. Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Riau adalah bentuk dari pemohon yang merasa keberatan atas tanggapan atau tidak ada tanggapan dari atasan PPID untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Riau kekurangan fasilitas fisik yang memadai, kurangnya koordinasi badan publik dan Komisi Informasi Provinsi Riau dan seringkali nya termohon/badan publik tidak menghadiri persidangan yang membuat proses penyelesaian sengketa menjadi panjang dan memakan waktu cukup lama. Anggaran Komisi Informasi yang terbatas dan tidak mengelola anggaran secara mandiri melainkan anggaran dititipkan di Pemerintah provinsi, serta SDM yang minim juga menjadi faktor kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau, karena komisioner harus menjalankan tugas sebagai jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Komisi Informasi, Sengketa Informasi

Actions (login required)

View Item