NURUL LATIFAH, - (2025) PELAKSANAAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SUNGAI JALAU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Gabungan) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - Nurul Latifah.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Hasil) BAB HASIL - Nurul Latifah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (Pernyataan) surat pernyataan - Nurul Latifah.pdf - Published Version Download (339kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam aspirasi masyarakat di Desa Sungai Jalau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif desa yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 didesa Sungai Jalau. Dan untuk mengetahui faktor yang menghambat kerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didesa Sungai Jalau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tugas BPD di Desa Sungai Jalau dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari anggota Badan Permusyawaratn Desa (BPD), perangkat desa, dan tokoh masyarakat desa Sungai Jalau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan musyawarah desa dan mencatat aspirasi masyarakat, namun pelaksanaan tugasnya dalam aspirasi tersebut masih belum berjalan dengan optimal. Beberapa hambatan utama yang dihadapi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tanggung jawab mereka, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah desa terkait fungsi BPD. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BPD, penyuluhan kepada masyarakat tentang peran BPD, serta intensifikasi forum musyawarah desa agar aspirasi masyarakat dapat disalurkan dengan lebih efektif dan transparan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat.

Actions (login required)

View Item