ADYTA TELIANDA, - (2025) ANALISIS HUKUM PADA PERJANJIAN PEMINJAMAN MODAL DALAM MENGHADAPI RISIKO BISNIS DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text surat publikasi - Adyta Telianda.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text 1 LENGKAP TANPA BAB 4 - Adyta Telianda.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) 2 BAB 4 - Adyta Telianda.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kredit macet yang masih terjadi dalam perjanjian peminjaman modal berbasis akad syariah di perbankan, khususnya pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, yang terjadi meskipun bank telah menerapkan prosedur pembiayaan sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Permasalahan ini timbul ketika nasabah mengalami penurunan usaha dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran, yang kemudian menimbulkan risiko bisnis dan potensi sengketa hukum. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis terhadap efektivitas perjanjian pembiayaan serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank dalam memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisa hukum dalam perjanjian peminjaman modal dengan pihak perbankan dalam menghadapi risiko bisnis di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dan juga untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian peminjaman modal guna mengantisipasi dan mengelola potensi risiko bisnis di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara bersama pihak bank dan nasabah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah menyusun perjanjian pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif, memuat klausul pembagian risiko, mekanisme penyelesaian sengketa, serta edukasi hukum kepada nasabah. Prinsip kehati-hatian diterapkan melalui seleksi nasabah menggunakan metode 5C, verifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah, serta kebijakan restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning saat nasabah menghadapi kesulitan usaha. Namun demikian, kasus pembiayaan bermasalah tetap terjadi karena faktor eksternal pada usaha nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian telah dijalankan secara maksimal, pemahaman dan kesiapan nasabah dalam menghadapi risiko usaha masih perlu ditingkatkan.

Actions (login required)

View Item