NATASYA, - (2025) PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA SUKU LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI DESA KELUMU KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text pernyataan upload - Tasya Ke 2.pdf Download (572kB) | Preview
Preview	Text BAB IV - Tasya Ke 2.pdf Download (926kB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI NATASYA - Tasya Ke 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Natasya, (2025) : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Suku Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Suku Laut di Desa Kelumu, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, yang merupakan bagian dari pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, pemilihan kepala suku adat menjadi cerminan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi lokal berbasis kearifan tradisional yang selaras dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Suku Laut di Desa Kelumu, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Kepala Suku Laut di Desa Kelumu, dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala suku Laut di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik pemilihan kepala suku, menelaahnya dari perspektif fiqh siyasah, serta menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut mendukung prinsip kemaslahatan dan kepemimpinan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi penelitian lapangan (field research), dan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan dengan tokoh adat dan masyarakat di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Selanjutnya adalah data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema penelitian yang selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan Kepala Suku Laut di Desa Kelumu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara, melibatkan tokoh adat dan masyarakat secara langsung. Dari sudut pandang fiqh siyasah, mekanisme ini sesuai dengan prinsip syura, keadilan, dan akhlak kepemimpinan dalam Islam. Undang-undang memberikan dasar hukum atas pengakuan dan pelaksanaan hak masyarakat adat, yang secara prinsipil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan mendukung upaya pelestarian nilainilai sosial-religius dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Kata kunci : Pemilihan Kepala Suku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item