DEA ARIANI WARUWU, - (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU- XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI DEA TANPA BAB HASIL - Dea Ariani Waruwu.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI DEA BAB HASIL - Dea Ariani Waruwu.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (342kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PUBLIKASI DEA - Dea Ariani Waruwu.pdf - Published Version Download (809kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menandai adanya pergeseran fundamental dari putusan-putusan sebelumnya yang secara konsisten mempertahankan ambang batas pencalonan presiden sebagai open legal policy. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis perbandingan sebelum dan sesudah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia dan bagaimana Interpretasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian normatif, dengan pendekatan kasus, konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan diperoleh dari studi pustaka terhadap regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur ilmiah yang relevan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dan konstruksi hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi memperluas penafsiran legal standing pemohon, tampak pada perbandingan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah lahirnya putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan mereinterpretasi asas ne bis in idem melalui kombinasi batu uji berbeda dengan menggunakan interpretasi teleologis untuk membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, keberpindahan pendirian Mahkamah Konstitusi dari tiga puluh tiga putusan sebelumnya tanpa argumentasi pembeda yang mendalam menimbulkan kekhawatiran akan konsistensi yurisprudensi. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, perubahan arah ini patut dicermati secara kritis agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam praktik pengujian undang-undang di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item