DARMA RAMADHANI RITONGA, - (2025) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DESA DI DESA RASAU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB HASIL - DARMA RAMADHANI RITONGA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - DARMA RAMADHANI RITONGA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN PUBLIKASI - DARMA RAMADHANI RITONGA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (267kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Darma Ramadhani Ritonga, (2025) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Thun 2019 Tentang Perangkat Desa Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam pemberhentian salah satu perangkat desa yang menimbulkan ketidakjelasan hukum serta ketidakadilan bagi pihak yang diberhentikan. Hal ini mendorong pentingnya peninjauan terhadap pelaksanaan peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut 3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pemberhentian perangkat desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di desa Rasau kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Perangkat Desa, dan 2 orang masyarakat. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberhentian perangkat desa di Desa Rasau tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019, khususnya terkait asas transparansi, musyawarah, dan tahapan administratif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan perangkat desa di Desa Rasau kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah: 1. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan kepala desa terhadap prosedur hukum yang berlaku; 2. Lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan maupun kabupaten terhadap pelaksanaan regulasi desa; 3. Adanya kecenderungan tindakan otoriter dari kepala desa atau Pj Kepala Desa dalam mengambil keputusan secara sepihak tanpa musyawarah dan akuntabilitas. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl), musyawarah (syura), dan amanah yang merupakan nilai dasar dalam kepemimpinan Islam. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjalankan kebijakan secara adil, terbuka, dan berdasarkan pertimbangan maslahat umat. Kata kunci : Pelaksanaan, Pemberhentian, Perangkat Desa, Perspektif, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item