IRA GUSMARNI, - (2025) PROBLEMATIKA PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM VERIFIKASI DUKUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - IRA GUSMARNI Ilmu Hukum S1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - IRA GUSMARNI Ilmu Hukum S1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text PUBLIKASI - IRA GUSMARNI Ilmu Hukum S1.pdf Download (393kB) | Preview

Abstract

Pe.rlindungan data pribadi masyarakat, khususnya data Kartu Tanda Pe.nduduk (KTP), dalam prose.s pe.ndaftaran dan ve.rifikasi ke.anggotaan partai politik me.rupakan aspe.k pe.nting dalam me.njamin inte.gritas dan transparansi Pe.milu. Namun, praktik pe.ncatutan data pribadi tanpa pe.rse.tujuan masih te.rjadi, yang dapat me.ngancam hak privasi warga dan me.rusak prose.s de.mokrasi. Pe.ne.litian ini be.rtujuan untuk me.nganalisis se.cara yuridis pe.rlindungan data pribadi masyarakat dalam konte.ks pe.ndaftaran dan ve.rifikasi partai politik pada Pe.milu Tahun 2024 di Provinsi Riau, se.rta me.nge.valuasi me.kanisme. yang dite.rapkan ole.h Komisi Pe.milihan Umum dalam hal ini. Me.tode. pe.ne.litian yang digunakan adalah de.skriptif e.mpiris de.ngan pe.nde.katan kualitatif, yang me.ngumpulkan data prime.r me.lalui wawancara de.ngan narasumbe.r te.rkait dan obse.rvasi, se.rta data se.kunde.r dari pe.raturan pe.rundang-undangan. Pe.nde.katan pe.ne.litian dilakukan se.cara kualitatif untuk me.nggambarkan dan me.nafsirkan fe.nome.na pe.ncatutan data se.rta e.valuasi pe.rlindungan data pribadi dalam prose.s pe.ndaftaran dan ve.rifikasi partai politik. Hasil pe.ne.litian me.ngungkapkan adanya indikasi pe.ncatutan data pribadi masyarakat, khususnya data KTP, yang digunakan untuk me.ndaftarkan Masyarakat se.bagai anggota partai politik tanpa pe.rse.tujuan yang be.rsangkutan. Partai politik me.ngakui be.be.rapa kasus pe.ncatutan se.rta ke.be.radaan Masyarakat yang baik se.cara sadar maupun tidak sadar te.rdaftar se.bagai anggota. Me.skipun Komisi Pe.milihan Umum Provinsi Riau te.lah me.laksanakan ve.rifikasi dan me.nindaklanjuti pe.ngaduan, me.kanisme. yang dite.rapkan masih me.me.rlukan pe.nguatan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan atas data pribadinya. Namun dalam praktiknya, perlindungan data pribadi dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat utama antara lain adalah kurangnya pengawasan internal partai terhadap proses rekrutmen anggota, rendahnya literasi masyarakat terkait hak atas data pribadi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam menindaklanjuti pelanggaran. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam konteks tersebut belum berjalan maksimal dan memerlukan penguatan baik secara regulatif maupun implementatif

Actions (login required)

View Item