AGUNG SYAIFUL BAHRI, - (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI AGUNG TANPA BAB HASIL - Agung Syaiful Bahri.pdf Download (970kB) | Preview
	Text (BAB HASIL) SKRIPSI AGUNG BAB HASIL - Agung Syaiful Bahri.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
Preview	Text surat persetujuan publikasi - Agung Syaiful Bahri.pdf Download (253kB) | Preview

Abstract

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, keluarga dan pihak terkait dalam proses dialog dan mediasi untuk mencapai pemulihan, bukan hukuman. Pemerintah berupaya untuk mengaplikasikan prinsip restorative justice kedalam bentuk peraturan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur dan menjelaskan tentang wewenang, syarat-syarat dan mekanisme yang harus diikuti dalam penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu perlu dilihat secara hukum bagaimana ketentuan Peraturan Kejaksaan tersebut. Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarakan Keadilan Restoratif dan mekanisme penghentian penuntutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis yang berhubungan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin didalam ilmu hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pembahasan secara mendalam terhadap fokus suatu penelitian yang yang disebut content analysis. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarakan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa dalam penerapan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam beberapa tindak pidana tertentu terjadi penyimpangan pemenuhan syarat prinsip penghentian tindak pidana. penyimpangan terhadap syarat-syarat pemberlakuan restorative justice ditahap penuntutan dapat dilakukan apabila memenuhi tujuan-tujuan hukum serta berlandaskan pertimbangan dan pertanggungjawaban dari Penuntut Umum.

Actions (login required)

View Item