MUHAMMAD HAMZAH, - (2025) DISPARITAS PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTAPKAN PERMOHONAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Nomor 71/Pdt.P/2017PN.Bla). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) Skripsi M.hamzah 10...._removed - MUHAMMAD HAMZAH.pdf - Published Version Download (842kB) | Preview
	Text (BAB HASIL) Skripsi M.hamzah 10....-32-56 - MUHAMMAD HAMZAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (229kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) CamScanner 07-15-2025 12.58 - MUHAMMAD HAMZAH.pdf - Published Version Download (320kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangioleh ketidakharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkawinan beda agama, serta tidak adanya regulasi eksplisit yang mengaturnya secara menyeluruh. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pencatatan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan disparitas atau perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia, dengan fokus pada dua kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa literatur, serta bahan hukum tersier. Penelitian ini menganalisis isi putusan pengadilan, peraturan hukum terkait, dan pendapat para ahli hukum untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai praktik disparitas dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama di peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan yuridis antara dua pengadilan. Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan dasar Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sedangkan Pengadilan Negeri Blora menolak permohonan tersebut dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berakibat pada inkonsistensi dalam penerapan hukum oleh hakim. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan hukum mengenai perkawinan beda agama guna menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Kata Kunci:Perkawinan,Perkawinan Beda Agama, Penetapan Hakim

Actions (login required)

View Item