PUTRI NADYA AZAHRA AFRIZAL, - (2025) PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) PUTRI NADYA AZAHRA AFRIZAL - Putri Azahra.pdf Download (9MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Putri Azahra.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) pernyataan serah uplod - Putri Azahra.pdf Download (600kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Putri Nadya Azahra, (2025): Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Mencegah Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar Fenomena main hakim sendiri (eigenrichting) masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, terutama dalam kasus-kasus pencurian ringan dan konflik antarwarga. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum formal. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal dengan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan sifatnya ialah deskriptif analisis. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan aparat kepolisian, masyarakat, dan di dukung oleh data skunder dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri masih sering terjadi di Kabupaten Kampar, dengan total 133 kasus dari tahun 2021 hingga 2024. Salah satu kasus menonjol terjadi pada Agustus 2020, di mana seorang warga yang diduga mencuri dianiaya hingga meninggal dunia. Perbuatan ini melanggar Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, serta Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum.. Untuk mencegah hal serupa, kepolisian melalui Bhabinkamtibmas melakukan penyuluhan hukum seperti Jumat Curhat, Minggu Kasih, dan sosialisasi dari rumah ke rumah. Upaya ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan tugas pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum. Namun, pelaksanaan peran ini masih menghadapi hambatan seperti tidak menjangkau seluruh wilayah dalam penyuluhan, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat, ketidakpercayaan terhadap aparat, serta pengaruh budaya lokal yang kurang mendukung penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa penting bagi kepolisian untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan menerapkan pendekatan yang lebih humanis, agar dapat membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan. Kata Kunci: Peran, Kesadaran Hukum, Main Hakim Sendiri

Actions (login required)

View Item