MAYA KURNIA, - (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERUPA KEBIRI KIMIA DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Thesis thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text surat pernyataan serah simpan karya maya - MAYA KURNIA ILMU HUKUM.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text MAYA KURNIA SKRIPSI REPOSITORY BAB I-III - MAYA KURNIA ILMU HUKUM.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) MAYA KURNIA SKRIPSI REPOSITORY BAB_IV - MAYA KURNIA ILMU HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)

Abstract

ABSTRAK Maya Kurnia, (2025) : Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berupa Kebiri Kimia Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Penulisan skripsi ini dilandasi oleh kenyataan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memuat ketentuan mengenai pemberian sanksi kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, ketentuan ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendefinisikan penyiksaan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik secara fisik maupun psikis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dari perspektif hak asasi manusia, serta meninjau pemberlakuan sanksi tersebut berdasarkan Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari sudut pandang tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dilakukan dengan menganalisaperaturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab fenomena yang dihadapi, dengan pendekatan perundang-undangan, menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa meskipun sanksi kebiri kimia menunjukkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan. Namun, Indonesia masih memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum nasional, yang secara tegas menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penerapan kebiri kimia dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena mengandung unsur penyiksaan. Selain itu, kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, sebab lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan terhadap pelaku ketimbang upaya rehabilitasi atau pencegahan. Bahkan, efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera pun belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, sanksi pidana pokok yang telah tersedia sebenarnya sudah memadai untuk menindak pelaku tanpa harus menambahkan hukuman berupa kebiri kimia.

Actions (login required)

View Item