WENA ANISA, - (2025) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PULAU TERAP KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR DITINJAU BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENPAN RB NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text pernyataan - WENA ANISA Ilmu Hukum S1.pdf Download (78kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV - WENA ANISA Ilmu Hukum S1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - WENA ANISA Ilmu Hukum S1.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pemerintah menerbitkan Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenpan Rb Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Fungsi pelayanan menjadikan masyarakat sebagai salah satu fokus perhatian dalam memberikan pelayanannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama , Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenpan Rb Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kedua, Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Ditinjau Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenpan Rb Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan menggumpulkan data skunder dan data primer melalui wawancara yang akan dijadikan bahan penulisan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Desa Pulau Terap masih belum sepenuhnya sejalan dengan Permenpan Rb Nomor 4 Tahun 2023. Meskipun desa berkomitmen pada kesederhanaan dan kepastian waktu, komunikasi petugas yang belum optimal, informasi yang belum merata, serta keterbatasan personel menyebabkan keterlambatan layanan dan ketidakjelasan target waktu bagi masyarakat. Kenyamanan warga juga terganggu oleh kurangnya fasilitas untuk lansia dan ibu anak, serta jumlah petugas yang tidak lengkap. Untuk memperbaiki kondisi ini, Desa Pulau Terap perlu fokus pada pelatihan sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur dan diseminasi informasi, peningkatan kepastian waktu dan akurasi layanan, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan akuntabilitas melalui evaluasi berkala. Kata Kunci :Pelaksanaan, Kualitas, Pelayanan Publik, Kantor Desa

Actions (login required)

View Item