M . RIZKI, - (2025) KEWAJIBAN PERUSAHAAN MELAPORKAN LOWONGAN PEKERJAAN KEPADA DINAS TENAGA KERJA MENURUT PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UIN SUSKA.

Preview	Text SURAT PERNYATAAN - M RIZKI ILMU HUKUM.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text BAB HASIL - M RIZKI ILMU HUKUM.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) GABUNGAN KECUALI BAB HASIL - M RIZKI ILMU HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Rizki, (2025): Kewajiban Perusahaan Melaporkan Lowongan Pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja menurut Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Permasalahan tenaga kerja pada kenyataannya adalah suatu kendala pembangunan Provinsi Riau yang tidak terselesaikan yang hingga masa kini, sama halnya dengan memprioritaskan pekerja lokal yang belum terlaksana secara maksimal dengan berbagai perusahaan dan atau pengusaha dengan berjalanya di wilayah Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pendaftaran kerja seharusnya perusahaan melaporkan lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Namun pada kenyataannya perusahaan tidak melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru serta faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut. Jenis penelitian hukum dengan akan digunakan merupakan penelitian hukum sosiologis. Metode pendekatan yang dilaksanakan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang terkait pada permasalahan ini, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penindakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kota Pekanbaru, yang melaporkan lowongan pekerjaan pada bulan Januari hingga september 2022 hanya sekitar 15 (lima belas) perusahaan. Angka tersebut tergolong sangat sedikit jika dilihat dari banyaknya perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Budi Hartono selaku Koordinator Penempatan Dalam Negeri tenaga kerja asing Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tersebut, diantaranya : Kurangnya Sosialisasi dan Lemahnya Sanksi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran dengan ketidakanya kesadaran pihak Perusahaan. Kata Kunci: Kewajiban Melaporkan Lowongan Pekerjaan, Tenaga Kerja Lokal

Actions (login required)

View Item