RARA WIRDATUL LIVIA, - (2025) FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PETANI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - RARA WIRDATUL LIVIA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB HASIL - RARA WIRDATUL LIVIA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (993kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) Publikasi RARA - RARA WIRDATUL LIVIA Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.pdf - Published Version Download (567kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Merupakan wadah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat, sesuai dengan pasal 55 Undang – Undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Faktor Penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang–Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa?, Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Petani Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Fiqih siyasah? Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis riset, yang berlokasi di Desa Petani, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Para informan dalam studi ini mencakup semua pengurus BPD yang terdiri 5 orang, 1 Kades, 1 Sekdes, 3 masyarakat. Sampel yang diterapkan adalah total sampling, di mana seluruh populasi diambil sebagai sampel. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Petani belum menjalankan fungsinya secara maksiamal, Adapun faktor penghambatnya adalah, sumberdaya manusia yang terbatas, kurangnya daya tanggap, serta sarana dan prasarana tidak memadai, kurangnya anggaran, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah lembaga ini sesuai dengan ahl al-hall wa al-‘aqdi sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksana syura. Tugas ahl al-hall wa al-’aqdi yaitu fungsinya sama dengan lembaga pembuat undang-undang dan sebagai pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah yang hak-haknya sebagai ulil amri.

Actions (login required)

View Item