Diki Idul Putra (2012) ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA JAYA KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2012_201248ADN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu institusi yang berada sejajar dalam pemerintahan desa, artinya BPD dan Pemerintah Desa memiliki hubungan koordinasi. Di dalam Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki dua fungsi pokok yaitu pertama menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari Peraturan Daerah tersebut BPD memiliki tugas untuk dapat menjadi mediasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Menurut pengamatan penulis, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi kurang berjalan dengan baik karena terjadi kevakuman, hal ini terjadi karena (1) kurangnya pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, (2) Kurangnya komunikasi antara sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk memahami permasalahan ini, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : “ Mengapa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah belum optimal?”. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 9 orang. Aparat desa sebanyak 10 orang dan masyarakat sebanyak 97 orang. Untuk keperluan penelitian ini diperlukan data yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan agar data yang diinginkan akurat, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data di atas dilakukan dengan cara atau metode yaitu a) Observasi, b) Wawanacara, c) Angket / Quisioner. Setelah data terkumpul maka dikelompokkan menurut jenis dan sumberdaya kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik meliputi fungsi membuat peraturan desa sebanyak 59 orang atau 50,86% dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebanyak 70 orang atau 60,34%. Berdasarkan tabel rekapitulasi, di atas dapat terlihat bahwa fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai fakor yang meliputi, Sarana dan prasarana yang belum memadai serta Kurangnya Komunikasi dan partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Actions (login required)

View Item