Alkindi (2012) KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI (Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan Kuantan Tengah Dengan Kecamatan Benai Di Kabupaten Kuantan Singingi). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2012_201236ADN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konflik Batas Wilayah yang mana kajian ini mengkhususkan pada konflik politik tapal batas di Kabupaten Kuantan Singingi, sehubungan dengan diluncurkannya semangat otonomi daerah. Sebagai manifestasi terwujudnya desentralisasi yang dilimpahkannya sebagian wewenang pusat kepada daerah. Kerjasama antar daerah merupakan salah satu tema penting untuk memberikan solusi atas maraknya konflik-konflik sumber daya alam (SDA) dan konflik kewenangan lainnya. Walaupun belum banyak hail-hasil penelitian mengenai kerjasama antar daerah tersebut, namun berikut ini akan dikemukakan beberapa studi yang terkait dengan masalah itu. misalnya telah mengidentifikasikan beberapa faktor yang menandai buruknya pembagian kewenangan antar pusat – Provinsi – Kabupaten/Kota di Indonesia. Disamping itu kuatnya nuansa penyeragaman (uniformitas) kebijakan Pusat terhadap heterogenitas daerah yang banyak menimbulkan konflik di tingkat lokal. Masalah tersebut muncul karena adanya beberapa kelemahan fatal UU No.22/99 tentang Pemerintahan Daerah (yang saat ini tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UU No.32/2004 pada bulan Oktober 2005). Temuan penelitian ini adalah Pertama, lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan diantara tingkat pemerintahan baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kedua, konflik kewenangan antar tingkat pemerintahan pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, terutama Kabupaten/Kota. Ketigat, konflik penyelenggaraan fungsi pemerintahan terutama oleh Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat departemen yang menangani bidang sektoral. Keempat, konflik tersebut juga terjadi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan perusahaan/swasta. Kelima, dalam pengelolaan sumber daya alam, daerah merasa lebih berhak, dan memiliki wewenang sendiri. Keenam, masalah konflik batas wilayah ini, penulis menemukan adanya temuan berperan pentingnya ekonomi-politik. Disamping konflik sumber daya alam (SDA), yang di latarbelakangi oleh kepentingan politik elit dan oknum yang memanfaatkan keuntungan dari konflik batas wilyah ini.

Actions (login required)

View Item