RITA SARLINI, - (2025) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 OLEH KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KEMANG INDAH KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) FILE 1 PALING FIX - Rita Sarlini.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) file 2 bab 4 - Rita Sarlini.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (542kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) surat pernyataan serah simpan karya - Rita Sarlini.pdf - Published Version Download (307kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 oleh kepala desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Di Desa Kemang Indah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut oleh kepala desa, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap implementasinya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta ditunjang dengan literatur yang relevan, termasuk sumber hukum dan buku-buku fikih siyasah. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan program-program pemberdayaan seperti pelatihan otomotif, tata boga, dan ketahanan pangan, serta berperan sebagai fasilitator dan motivator. Namun, pelaksanaan program belum berjalan optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya komitmen peserta, minimnya sosialisasi, dan distribusi program yang belum merata. Dalam perspektif fikih siyasah, pelaksanaan undang-undang ini mencerminkan prinsip prinsip dasar kepemimpinan Islam, seperti amanah, keadilan, dan orientasi pada kemaslahatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dinilai sejalan dengan nilai nilai fikih siyasah dalam mewujudkan tata kelola desa yang adil, transparan, dan partisipatif. Kata kunci: Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Fikih Siyasah.

Actions (login required)

View Item