NOVI SAVIRA, - (2025) PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG TERLANTAR DI SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI TANPA BAB IV - Novi Savira.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Novi Savira.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (557kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) surat pernyataan SSK - Novi Savira.pdf - Published Version Download (301kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang memprihatinkan di Selatpanjang yakni kondisi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terlantar yang belum mendapat penanganan optimal sesuai hak-haknya. Permasalahan penelitian adalah bagaimana peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memenuhi hak ODGJ terlantar dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif empiris. Lokasi penelitian di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan informan Kepala Bidang Dinas Sosial, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan, Satpol-PP, dan masyarakat umum. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan penanganan ODGJ terlantar sudah diupayakan namun belum optimal, terbukti masih banyak ODGJ yang tidak mendapat haknya. Kendala yang dihadapi meliputi kesulitan identifikasi ODGJ, ketiadaan spesialis jiwa, tidak adanya fasilitas rumah singgah, dan sikap acuh keluarga ODGJ. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan melarang pemasungan, penelantaran, dan kekerasan terhadap ODGJ. Namun realitas juga menunjukkan ada ketidakselarasan dengan perspektif Fiqh Siyasah dan maqasid syariah yang melindungi jiwa, akal, dan jasmani. Tiga aspek ini sangat berkaitan dengan kesehatan, sehingga Islam menekankan pentingnya pemeliharaan kesehatan. Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak ODGJ. Kata kunci: ODGJ terlantar, pemenuhan hak, pemerintah, fiqih siyasah

Actions (login required)

View Item