Rahmat Hidayat Syah (2012) ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA TANJUNG RAMBUTAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2012_201228ADN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 merupakan tolok ukur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi, karena di dalamnya telah diuraikan dengan jelas mengenai fungsi dari unsur pemerintahan desa, seperti fungsi kepala desa beserta perangkatnya dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur lain yang tidak bisa dilepaskan adalah peran serta masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan desa tidak akan berjalan dan pemerintahan desa yang baik juga tidak terwujud. Jadi untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa, maka dibutuhkan komunikasi, komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat (Sedarmayanti, 2003:2). Sebagai implementasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, penulis mengamati dan memperoleh data-data lapangan yang mengindikasikan bahwa terjadi ketidakefektifan dari pelaksanaaan fungsi BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam mewujudkan good governance yang dilatarbelakangi oleh; 1). Komunikasi yang kurang baik antara sesama anggota BPD, 2). Kepentingan individu dan kelompok dalam intern BPD, 3). Komunikasi BPD dengan masyarakat (partisipasi). Dalam menelaah masalah ini lebih dalam, penulis menjadikan masalah-masalah yang ada sebagai objek penelitian yang berjudul: “Analisis fungsi Badan Permusyawaratn Desa dalam mewujudkan good governance di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1). Apakah fungsi BPD dalam mewujudkan good governance di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik?, 2). Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan good governance di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?. Jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang, Aparat Desa sebanyak 10 orang dan masyarakat sebanyak 95 orang dari 2.058 jiwa dijadikan sebagai sampel dari populasi yang ada. Data primer (lapangan) dan sekunder (studi kepustakaan) diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan dianalisa secara deskriptif (kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian dapatlah kesimpulan bahwa fungsi BPD di Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal BPD, sehingga tujuan hidup bermasyarakat dan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa tidak tercapai

Actions (login required)

View Item