HANAFI (2025) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MENURUT PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022 DI NAGARI PADANG SIBUSUK KABUPATEN SIJUNJUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) Skripsi Hanafi Tanpa BAB IV - HANAFI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) Skripsi Hanafi yang BAB IV - HANAFI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (481kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) surat pernyataan publikasi skripsi HNF - HANAFI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (329kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat tidak mengetahui keberadaan maupun fungsi dari Badan Pemusyawaratan Nagari serta tidak adanya dibentuk peraturan nagari yang sifatnya mengatur masyarakat. Padahal, BPN memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan pemerintahan nagari dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang partisipasif, transparasi, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya di Nagari Padang Sibusuk. Penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai beberapa informan diantaranya Wali Nagari, Ketua dan anggota BPN Padang Sibusuk, tokoh masyarakat, serta masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Padang Sibusuk sudah terlaksana namun belum optimal. Dalam pelaksanaan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari, BPN telah terlibat dalam pengesahan dua peraturan nagari, tetapi belum ada inisiatif prmbentukan peraturan yang berasal dari BPN sendiri. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPN telah melaksanakan perannya melalui Musrenbang dan penyaluran beberapa aspirasi masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari sudah terlaksana dengan baik melalui pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintahan nagari. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Padang Sibusuk mengahadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan kemampuan anggota BPN dalam menyusun dan menginisiasi rancangan peraturan nagari, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui BPN, kurangnya proaktif BPN dalam menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, dan belum adanya sistem atau mekanisme baku dalam penjaringan dan pengelolaan aspirasi

Actions (login required)

View Item