NUR ANISA ASIKIN, - (2025) EFEKTIVITAS BAWASLU TERHADAP KEBERADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI MASA TENANG PASCA-KAMPANYE PADA PEMILU 2024 DI KOTA DUMAI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI NUR ANISA ASIKIN - Nur anisa Asikin.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Nur anisa Asikin.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (632kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) surat pernyataan upload - Nur anisa Asikin.pdf - Published Version Download (223kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang di ruang publik setelah masa kampanye berakhir, meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum peserta pemilu, sekaligus mengindikasikan ketidakefektifan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. APK yang tidak dicopot tepat waktu menimbulkan permasalahan tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga berdampak pada keindahan kota dan potensi konflik antar peserta pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pencopotan APK pasca-kampanye dilakukan oleh instansi terkait, serta untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dan yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban APK di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), di mana penulis turun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dari pihak-pihak yang terlibat, seperti Bawaslu, peserta pemilu, dan tim sukses, melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bawaslu dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pencopotan APK di Kota Dumai masih belum berjalan secara efektif. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kesadaran hukum dari peserta pemilu maupun masyarakat umum. Selain itu, kurangnya sanksi tegas yang bersifat represif menyebabkan tidak adanya efek jera bagi para pelanggar. Meskipun beberapa upaya seperti himbauan tertulis telah dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, hal tersebut belum cukup efektif dalam mengurangi pelanggaran oleh peserta pemilu di kota Dumai tahun 2024. Kata kunci : Efektivitas, Penegakan hukum alat peraga kampanye, Masa tenang

Actions (login required)

View Item