DWI MAY MURNI, - (2025) PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV - DWI MAY MURNI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN - DWI MAY MURNI Ilmu Hukum S1 (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (653kB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) publikasi skripsi - DWI MAY MURNI Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (402kB) | Preview

Abstract

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi polisi di Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui penerapan sanksi dalam penegakan hukum kode etik profesi kepolisian di Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 belum berjalan efektif dalam beberapa kasus yakni adanya oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkotika. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kode etik profesi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektifitas hukum yang mengadakan identifikasi pelaksaan hukum dan bagaimana efektifitas hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerapan sanksi profesi polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 telah menjadi acuan utama dalam setiap proses penegakan etik, mulai dari pemeriksaan awal, sidang Komisi Kode Etik Profesi, hingga penjatuhan sanksi. Sanksi yang diberikan terbagi menjadi beberapa, mulai dari sanksi etik ringan seperti pernyataan tertulis, hingga sanksi berat berupa mutasi bersifat demosi dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun dalam implementasinya di lapangan masih terdapat beberapa kendala, antara lain lemahnya pengawasan, adanya budaya solidaritas yang berlebihan di antara sesama anggota, intervensi dari pihak tertentu, hingga kurang optimalnya mekanisme penegakan hukum internal. Maka dari itu penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Polda Riau, serta optimalisasi sistem penegakan etik secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Kode Etik Profesi Polri, Tindak Pidana"

Actions (login required)

View Item