M. IRFAN, - (2025) IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) SKRIPSI M.IRFAN - Muhammad Irfan.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB IV - Muhammad Irfan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PUBLIKASI) pernyataan upload - Muhammad Irfan.pdf Download (548kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK M. Irfan (2025) : Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A) Penulisan skripsi ini didasari oleh adanya masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru dominan tidak mengetahui tata cara berperkara dan tidak mampu membayar biaya perkara sehingga masyarakat yang ingin berperkara tersebut bingung untuk bagaimana cara mengurusnya. Kehadiran posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru sangat diperlukan adanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin berperkara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, (3) Adakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Maka dari itu posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru melayani semua masyarakat pencari keadilan dalam hal pelayanan konsultasi Advis hukum dan pembuatan surat gugatan, sesuai dengan aturan yang diberikan Posbakum. Dari aspek kualitas Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru juga sudah melaksanakan perannya secara seimbang dan komprehensif. Meskipin demikian, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru antara lain, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Kota Pekanbaru, Dari pihak yang berpekara, dan belum tepat sasaran pembebasan biaya perkara. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru yaitu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkat inovasi terkait pelayanan, dan mempermudah proses administrasi. Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan cukup signifikan dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi ke depan. Kata Kunci : Implementasi, Posbakum, Perma

Actions (login required)

View Item