M. DHAVA FADILLAH ARY SAPUTRA, - (2025) ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

Preview	Text (GABUNGAN) SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB HASIL - M. Dhava Fadillah Ary Saputra.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (HASIL PENELITIAN) BAB HASIL - M. Dhava Fadillah Ary Saputra.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 2025. Download (2MB)
Preview	Text (PERNYATAAN PUBLIKASI) PUBLIKASI - M. Dhava Fadillah Ary Saputra.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview

Abstract

Kecamatan bandar laksamana merupakan salah satu pelaksanan pelayanan administrasi publik, meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan public pada kantor UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik analisa data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Palralsuralmaln, Zeithalml, daln Berry yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh lima indikator yaitu Bukti Langsung (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy). Hasil peneitian menunjukkan bahwa pelayanan publik pada UPT belum terlaksa dengan baik. Pelayanan masih mengalami hambatan-hambatan yaitu infrastruktur dan fasilitas yang terbatas serta ketersediaan teknologi yang terbatas, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pelayanan, budaya kerja dan disiplin pegawai yang rendah, adanya pegawai yang memiliki sikap tidak ramah dan acuh tak acuh, serta tidak tercapainya asas pelayanan publik yakni kesamaan hak. yang mana seharusnya dalam memberikan pelayanan tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, gender dan status ekonomi, namun pegawai UPT dalam memberikan pelayanan masih menggunakan prinsip kekeluargaan.

Actions (login required)

View Item