ANNISA MARDIYA HAKIM, - (2025) ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS WANPRESTASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PROPERTI (Studi Putusan No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (Bab Gabungan) Skripsi Annisa M H FIX (ASLI) -FINAL - Kecuali BAB IV - ANNISA MARDIYA HAKIM Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (Bab hasil) Skripsi Annisa M H FIX (ASLI) -FINAL - BAB IV HASIL - ANNISA MARDIYA HAKIM Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (683kB)
Preview	Text (Surat Pernyataan) Surat Pernyataan Serah Simpan Karya Annisa - ANNISA MARDIYA HAKIM Ilmu Hukum S1.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini didasari oleh adanya perkara di Pengadilan Negeri Batam yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus wanprestasi terhadap sengketa properti dengan nomor perkara 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Btm. Dalam kasus ini, hakim membatalkan putusan arbitrse dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanpa mempertimbangkan dengan alasan-alasan yang tegas. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Tinjauan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Batam No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm, dan (2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Pengadilan Negeri Batam No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm terhadap pembatalan putusan BPSK Kota Batam dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dalam sengketa properti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan berupa data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas IA dalam Perkara Nomor 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Btm., serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan dilakukan dengan metode Content Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya lebih menekankan pada aspek formil yuridis dan asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam kesepakatan para pihak melalui Perjanjian Pendahulun Jual Beli (PPJB) properti dan mengesampingkan asas-asas perlindungan konsumen yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Majelis Hakim juga keliru dalam menetukan jangka waktu pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pelaku usaha (developer), karena telah melebihi 14 hari dari batas pengajuan keberatan, yang mana seharusnya gugatan ini haruslah ditolak. Adanya putusan ini menimbulkan preseden hukum yang akan melemahkan kewenangan BPSK. Dampak yang timbulkan adalah melemahnya efektivitas BPSK dalam menangani sengketa serupa, yang selama ini menjadi ujung tombak dari perlindungan konsumen itu sendiri."

Actions (login required)

View Item